32 Persen Untuk Pemkab Muara Enim Dari Hasil PT PGE

32 Persen Untuk Pemkab Muara Enim Dari Hasil PT PGE

RIMAUNEWS.COM, Muara Enim- Usai melakukan kunjungan ke PT Pertamina Gheotermal Energy (PT PGE) yang berada di Lumut Balai, Semendo, akhirnya Perjuangan Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM bersama DPRD Muara Enim agar manajemen perusahaan memberikan kontribusi kepada Pemkab Muara Enim segera membuahkan hasil.

Soalnya, jika pembangkit tersebut mulai beroperasi pada bulan September mendatang, perusahaan tersebut siap memberikan bagi hasil kepada Pemkab Muara Enim (ME) selaku daerah penghasil sebesar 32 persen.

Penegasan itu terungkap dalam pertemuan manajemen PT PGE Lumut Balai dengan Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Ketua DPRD, Aries HB SE bersama anggota DPRD Muara Enim lainnya di kantor Pertamina Gheothermal Jakarta, Kamis (22/8).

Pertemuan itu diikuti juga Kepala Bappeda Pemkab Muara Enim, H Ramlan Suryadi serta sejumlah pejabat Pemkab Muara Enim lainnya. Pada pertemuan itu, rombongan bupati melakukan dialok langsung dengan salah satu Direktur PT PGE Lumut Balai, Eko dan Sekretaris Perusahaan PT PGE Lumut Balai, Ryan Dwi Gustrianda serta sejumlah pejabat PT PGE Lumut Balai lainnya. “Pertemuan pak bupati bersama DPRD dengan PT PGE pusat hari ini di Jakarta, berbagai permasalah yang ada di Muara Enim terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut, seolah olah mengabaikan Pemkab Muara Enim,” jelas Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB SE yang berhasil dihubungi melalui ponselnya, Kamis (22/8).

Menurutnya, dalam pertemuan itu harapan dan keinginan mantan Bupati Muara Enim, H Kalamudin D SH MH terhadap keberadaan perusahaan itu, berhasil diperjuangkan. “Dalam pertemuan itu, PT PGE bersedia memberikan bagi hasil produksi sebesar 32 persen  bukan dalam bentuk saham. Karena sesuai ketentuan yang berlaku tidak bisa dalam bentuk saham,” jelas Aries.

Selain itu lanjutnya, masalah kepedulian lingkungan, agar PT PGE dalam beroperasi tetap melakukan kepedulian lingkungan kepada Pemkab Muara Enim, seperti yang dilakukan manajemen perusahaan pertambangan batubara PT BA selama ini.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Muara Enim, Faizal Anwar SE, yang ikut dalam pertemuan itu menambahkan, pertemuan yang dilakukan bupati bersama DPRD dengan PT PGE dalam rangka koordinasi karena perusahaan itu pada bulan September 2019 ini melakukan Comersial Operation Day (COD). “Kita meminta kontribusi perusahaan  kepada Pemkab Muara Enim selaku daerah penghasil dalam berntuk peranserta kepedulian lingkungan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Alahamdulillah semuanya ditanggapi secara positif,” jelasnya.

Dijelaskannya, hasil pertemuan tersebut akan ada tindak lanjuti dalam bentuk pembahasan berikutnya hingga penandatanganan nota kesepakatan atau MoU. Pertemuan lanjutan yang akan dilakukan termasuk pembasahan masalah desa wisata. Pembahasan lanjutan tersebut, termasuk masalah tapal batas adanya klaim dari pihak Pemkab lain terhadap keberadaan PLTG PT PGE Lumut Balai tersebut.

Perlu diingat, lanjutnya,  masuknya PT PGE ke daerah itu atas perjuangan Pemkab Muara Enim semasa bupati Muara Enim almarhum H Kalamuddin D SH. Bahkan Pemkab Muara Enim  telah membangun jalan mulai dari simpang Imam sampai ke Desa Penindaian menuju lokasi pembangkit, guna memudahkan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tersebut.

(Kurniawan)