Gelar FGD, Bahas Pengelolaan Gambut Berkelanjutan

Gelar FGD, Bahas Pengelolaan Gambut Berkelanjutan Ketua Umum Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia (MPSI), Dr Ir Darmono Taniwiryono M.Sc

RIMAUNEWS.COM, Palembang- Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Rekonsiliasi Pemahaman dan Strategi untuk Review dan Implementasi PP 57/2016 jo. PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut” di Hotel Santika, Selasa (19/12).
Dalam acara ini turut hadir berbagai narasumber yang menyampaikan pandangannya mewakili beberapa komponen yang bergerak, bertugas, dan bekerja dalam upaya pengelolaan gambut secara bijaksana yang terdiri dari wakil pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat, dan asosiasi pengusaha. Untuk Peserta terdiri dari unsur Pemerintah, Swasta, akademisi, NGO serta pemerhati dan pencinta lingkungan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia (MPSI), Dr Ir Darmono Taniwiryono M.Sc mengatakan, acara ini bertujuan untuk menghimpun masukan terkait pengelolaan gambut berkelanjutan dalam aspek kebijakan, budidaya, konservasi dan sosial ekonomi masyarakat dari para pakar gambut di Indonesia. “Ini memberikan masukan kepada pemangku kepentingan di lahan gambut untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola gambut berkelanjutan untuk menjamin fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Selain itu, juga menginformasikan hasil-hasil studi dan diskusi kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan gambut berkelanjutan bagi ekonomi, konservasi dan sosial budaya masyarakat,” kata Darmono.
Menurut Darmono, Sumsel merupakan provinsi yang ke Lika setelah sebelumnya juga sudah diselenggarakan di Riau, Jambi, Palangkaraya dan Banjarmasin. “Sumsel merupakan provinsi yang menghasilkan kepala sawit dalam jumlah uang signifikan,” jelasnya.
Darmono menjelaskan, pihaknya juga akan berdisuksi mengenai permasalahan apa saja yang timbul setelah terbitnya PP 57/2016 jo. PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. “Kita berikan solusi apa saja yang timbul dari terbitnya PP itu apakah perlu direvisi nantinya,” bebernya.
Melalui kegiatan ini, lanjut Darmono, pihaknya berharap dapat memberikan masukan dan pemahaman yang utuh kepada semua pihak yang peduli terhadap lingkungan. “Ini sesuai fakta lapangan terkait upaya pengelolaan lahan gambut terpadu, bijaksana, dan dapat berkelanjutan baik secara ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya,” tukasnya.

(Hadi Wibowo)

Komentar