Gubernur Alex Sebut Keterbukaan Informasi Publik Itu Penting

Gubernur Alex Sebut Keterbukaan Informasi Publik Itu Penting Gubernur Sumsel H Alex Noerdin

rimaunews.com, Palembang - Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyebut Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu perlu dan sangat penting sekali. Oleh karena itu, ia berharap agar kegiatan anugrah keterbukaan informasi publik dapat diselenggarakan paling tidak satu tahun sekali.

"Jangankan satu tahun sekali, bila perlu kegiatan ini satu tahun dua kali," katanya sambil tertawa pada Malam Puncak Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2017 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumsel, di Griya Agung Palembang, Jumat (8/12) malam.

Dikatakan Alex, terbitnya UUD KIP merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan informasi.

"Jadi keterbukaan informasi itu penting jelas. Tapi ada beberapa informasi yang barangkali belum harus dibuka kepada publik, bukan tidak boleh. Sebab kalu dibuka sekarang ada beberapa hal yang akibat dibuka ini mengganggu program yang lain. Namun pada intinya kita semuanya berdasarkan UUD nomor 14 tahun 2008 wajib untuk memberikan infomasi kepada publik yang memerlukannya," terang Gubernur Alex Noerdin.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel Herlambang mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tetap setiap tahun baik dari KIP Pusat maupun Daerah lainya di Indonesia. Di tingkat Nasional kegiatan serupa akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Desember ini bertempat di Istana Bogor yang diselenggarakan oleh KI Pusat.

"Pada tahun 2016 yang lalu, Provinsi Sumsel pernah mendapat peringkat 5 dari 34 Provinsi yang di Indonesia. Insyallah Sumsel pada tahun ini mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi," lanjutnya.

Provinsi Sumsel sendiri dalam pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik baru diselenggrakan pertama kalinya oleh Komisi Informasi Keterbukaan Publik Provinsi Sumsel. Dalam hal ini, bertujuan untuk mengukur implementasi UUD 14 Tahun 2008, juga sekaligus sebagai tolak ukur keterbukaan infromasi pada setiap badan publik di Provinsi Sumsel. Bahwa keterbukaan informasi pada publik yang ada di Indonesia adalah amanat UUD 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik.

"Kami berharap kepada pemangku kepentingan publik yang telah di percaya untuk mengelola pemerintahan di Negara ini khusunya di Sumsel dapat menjalakan keterbukaan informasi di lingkungan badan publiknya masing-masing," tukasnya.

(Agya S Yansori)

Komentar