Pemprov Putuskan Tegal Binangun Masuk Palembang

Pemprov Putuskan Tegal Binangun Masuk Palembang

rimaunews.com, PALEMBANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengadakan rapat menindak lanjuti aksi unjuk rasa warga Tegal Binangun kemarin di halaman kantor gubernur Sumsel. Dalam rapat tersebut Pemprov mengusulkan bahwa tapal batas di kawasan Tegal Binangun tetap dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan memberikan waktu tiga hari kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin untuk menentukan sikap.
Rapat kordinasi tersebut dihadirin Asisten l Pemkot Palembang Sulaiman Amin dan Asisten l Pemkab Banyuasin HM Senen, diruang rapat Setda Sumsel, Selasa (28/11). “Saya mewakili Pemprov Sumsel mengusulkan solusi perihal tindak lanjut warga Tegal Binangun yang kemarin melakukan unjuk rasa. Warga Tegal Binangun tetap berada di Kota Palembang, " kata Nasrun Umar.
Nasrun Umar menjelaskan, pihaknya juga menyampaikan perihal batas wilayah Palembang dan Banyuasin. Menurutnya ini semua bukan hanya terjadi di segmen Jakabaring, melainkan ada empat segmen termaksud yang telah diteliti oleh Pemprov Sumsel seperti Sub Segmen Jakabaring dalam hal ini Tegal Binangun, dilanjutkan Sub Segmen Talang Buluh, Sub Segmen Merah Mata, dan Sub Segmen Talang Jambi.
Dari empat Sub segmen ini, Lanjut Nasrun, pihaknya terlebih dahulu melihat kondisi dilapangan. Dimana Sub Segmen Tegal Binangun yang selama ini dikelolah oleh kota Palembang itu dikembalikan di kota Palembang.
Selain itu, wilayah Talang bulu, yang sebelumnya di kota Palembang namun pengelolaan admintrasi banyak dilakukan di Banyuasin dan itu diusulkan masuk di wilayah Banyuasin. Terakhir Sub Segmen Merah Mata masuk Banyuasin dan talang Jambi masuk kota Palembang. "Dengan asumsi yang saya sampaikan tadi yang selama ini sudah dibina di kota Palembang dan juga sudah dibina Banyuasin tetap berada di wilayahnya, " tegasnya.
Ia juga menegaskan, usulan dan saran yang diberikan Pemprov bukan tidak berdasar. Melainkan usul saran ini berdasarkan keputusan rapat-rapat terdahulu, terutama keputusan yang berdasarkan atas rapat yang dipimpin oleh tim dari Kemendagri pada tanggal 27-29 Juli tahun 2017 dan rapat ini adalah update terakhir.
Yang berisikan, batas wilayah antar wilayah Pemkot Palembang dan banyasin pada lampiran PP 23 tahun 88 untuk menjadi pedoman namun bahwa sampai ada kesepakatan baru lebih lanjut antara Pemkab dan Pemkot kemungkinan ada perubahan tidak berdasarkan peta lampiran tersebut. "Tentu kita memutuskan hal seperti ini harus berlandaskan kepada kondisi sosial ekonominya sosiologis disana bagaimana tentu aspirasi yang disampaikan kemarin itu juga jadi bahan pertimbangan kami, "tegasnya.
Dari usulan yang diberikan Nasrun, Pemkot Palembang dalam hal ini diwakili Asisten satu menyetujui usulan tersebut. Sementara untuk Pemkab Banyuasin yang diwakili Asisten satu belum dapat menyetujui usulan tersebut. Disebabkan dirinya akan terlebih dahulu menyampaikan usulan saran terhadap pimpinannya, dalam hal ini Bupati dan DPRD Banyuasin.
Nasrun menambahkan, pihaknya memberikan waktu tiga hari kepada Pemkab Banyuasin, terkait usulan yang diberikan. Agar masalah yang terjadi dapat terselesaikan secepatnya. "Saya memberikan waktu tiga hari untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui saran dan usulan saya, untuk masalah ini,” tukasnya.

(Hadi Wibowo)

Komentar