Perusahaan langgar Perda Tata Ruang Bakal Dikenakan Sanksi

Perusahaan langgar Perda Tata Ruang Bakal Dikenakan Sanksi

rimaunews.com, PALEMBANG- Setiap pembangunan di Sumatera Selatan harus dapat menyesuaikan dengan tata ruang yang telah ada di Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov). Apabila, ada suatu perusahaan yang nekat membangun pabrik atau lainnya yang tidak sesuai dengan Perda tata ruang, Pemprov Sumsel tak segan untuk memberikan sanksi. "Itu ada sanksinya, tidak di akan keluarkan izin, hingga akhirnya nanti pidana. Seluruh yang ada di ruang wilayah Indonesia masuk ke tata ruang," kata Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Ucok Hidayat.
Ucok mengatakan Pemprov Sumsel telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang di Sumsel 2016-2036 pada tahun 2016 (Nomor 11 tahun 2016). Perda ini merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. "Dengan berlakunya Undang-undang tersebut Pemprov maupun baik Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Penetapannya,” bebernya.
Perda Tata Ruang sebagai dasar untuk pembangunan di daerah. Perda meliputi zonasi wilayah segala macam, kawasan yang boleh dibangun atau tidak, di kawasan lindung atau tidak. "Itu ditetapkan dalam Rencana umum tata ruang daerah. Jadi dasar ini merujuk ke tata ruang nasional. Jadi, kami jabarkan dari tata ruang nasional ke tata ruang daerah yang disesuaikan dengan nasional dan ini nanti yang harus digunakan oleh Kabupaten dan kota. Jadi, mereka juga harus merujuk ke atas," tegasnya.
Ucok menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus dituntut mempunyai rencana tata ruang yang berkualitas, membutuhkan tujuan, kebijakan, strategi dan muatan yang mampu mengantisipasi isu-isu penataan ruang yang ada, mensinkronkan produk tata ruang dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang bersifat komprehensif, baik ekonomi, sosial dan lingkungan. "Untuk Pemerintahan di Kabupaten/Kota di Sumsel iji telah hampir 100 persen menggunakan perda tata ruang. Dengan telah adanya Perda tata ruang ini di tiap kabupaten/kota, tinggal pelaksanaan yang menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing,” tukasnya.

(Hadi Wibowo)

Komentar