Sejalan dengan Muaraenim Merakyat KLA Dapat Diwujudkan

Sejalan dengan Muaraenim Merakyat KLA Dapat Diwujudkan

RIMAUNEWS.COM, Muara Enim- Visi misi Kabupaten Muara enim, salah satunya mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri, ini sejalan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak. Maka disini kebijakan kebupaten layak anak (KLA) dapat di wujudkan.

Hal ini disampaikan Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Program Peersamaan Gender dan Pelindungan Anak Kabupaten Muara Enlm Tahun 2019, di Hotel Gerya Serasan, Selasa (5/11/2019).

Dalam giat ini dilaksanakan deklarasi kelurahan dan desa se-Kecamatan Muaraenim 12 desa kelurahan, Gunung Megang 13 Desa Lawangkidul 7 Desa kelurahan dan Kecamatan Tanjungagung 14 Desa menuju kelurahan dan desa layak anak, sementara 18 kecamatan lain akan dilaksanakan di priode yang akan datang.

H Juarsah menyampaikan, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kebupaten layak anak (KLA). "Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan," ujar dia.

Juarsah memaparkan, poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, oleh karena itu kami sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin karena anak adalah  investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. "Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu .untuk dapat mewujudkannya. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Muara Enim “Muara Enim untuk rakyat MERAKYAT yang Agamis Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera“, sebagaimana terdapat dalam misi Bupati Muara enim yaitu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim Piatu dan duafa dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri," Papar Juarsah.

Sementara Drs H Helman MM Kepla PPA Muaraenim mengatakan, untuk mensinergikan pemerintah, masyarakat, untuk memenuhi hak hak anak. Baik Gugus tugas diantaranya klh, perangkat daerah, kades, camat, organisasi wanita FPPA dan karang taruna, pelaku usaha, semua element, mesti berperan aktif. "Deklarasi ini sudah dilaksanakan beberapa kali di Kabupaten Muaraenim, sementara Narasumber Rini Handayani Staf ahli kementrian PPA dan Taufik," ujar dia.

Berikut Dasar Prinsi-prinsip Komitemen pembentukan dan pegembangan Desa/Kelurahan layak anak:

  1. Nondiskriminasi
  2. Kepentingan terbaik bagi anak
  3. Setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembangan maksimal.
  4. Mendengar dan menghormati pandangan anak

 

Selain itu komitmen ini juga menyatakan untuk:

  1. Memotivasi dan mendorong masyarakat dan dunia usaha di wilayah desa/kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
  2. Mengintegrasikan potensi SDM, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah desa/kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha di Desa/kelurahan dalam mewujudkan hak anak.
  3. Memastikan dalam pembangunan Desa/Kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
  4. Menciptakan Desa/Kelurahan yang aman dengan membentuk serta menjalankan program kegiatan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan (PATBM).
  5. Melibatkan partisipasi anak melalui Forum Anak Desa (FAD) dalam pembangunan di Desa/Kelurahan.
(Kurniawan)

Komentar