Setiap Desa Dituntut Laksanakan Tiga Program Ini

Setiap Desa Dituntut Laksanakan Tiga Program Ini Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman.

RIMAUNEWS.COM, Palembang - Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggelar sosialisasi kewenangan desa dalam rangka penyusunan R-APBSES 2018 yang berlangsung di Gedung Lima Putri, Muara Enim, Rabu (13/12).


Dalam sosialisasi tersebut, langsung dihadiri seluruh kepala desa (Kades) dan camat, serta sosialisai ini pun dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman.


Dalam sambutannya, Wabup Nurul Aman mengatakan setiap kepala desa melaksanakan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi hak asal-usul, lokal berskala desa, kewenangan ditugaskan Pemkab, Pemprov dan Pusat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.


"Kewenangan demikian ditetapkan dengan peraturan desa yang merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa," kata Nurul.


Selain kewanangan telah diatur dalam perundang-undangan pemerintah desa, lanjut dia, juga dituntut melaksanakan program prioritas dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Menurutnya setiap pemerintah desa dibebankan menjalankan surat keputusan bersama tiga menteri yang menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dianggarkan pada APBDes dengan ketentuan sebesar Rp200 ribu persatu bidang tanah.


Kedua, pemerintah desa juga wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Dana Desa (DD), sedangkan honor dan biaya opersional Satlinmas Desa Peduli Api dapat dianggarkan melalui alokasi Dana Desa (ADD).


"Ketiga pemerintah desa juga diminta menyelenggarakan perpustakaan desa dengan memfasilitasi sarana prasarana , biaya operasional, dan honor petugas perpustakaan desa minimal 2 orang," jelasnya.


Lebih lanjut dikatakannya, sosialisasi ini juga dilaksanakan agar kepala desa memahami kewenangan desa dengan percepatan dalam penyusunan RAPBDes tahun 2018. Disamping itu pemerintah desa dapat serta menyeleraskan program kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan yang program yang disusun dalam RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa.


Dalam kesempatan tersebut, juga digelar evaluasi program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2017. Evaluasi tersebut diperlukan agar pelayanan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan ditahun 2018 lebih baik terutama dalam pelayanan masyarakat, khususnya aparatur desa.

(Kurniawan)

Tags

Muara Enim

Komentar