Pasca OTT KPK, Aktifitas Pemkab Berjalan Normal

Pasca OTT KPK, Aktifitas Pemkab Berjalan Normal

RIMAUNEWS.COM, Muara Enim- Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim, AY dan seorang pengusaha ternama  Rb serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruangan (PUPR) Muara Enim,  pada Senin (2/8) sekitar pukul 21.00 WIB, aktifitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tetap, berjalan normal.

Meski demikian, namun agenda rapat colorful festival Muara Enim yang semestinya dipimpin Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH pada Selasa (3/9) sekitar pukul 13.00 WIB, terpaksa dibatalkan dan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena Wakil Bupati menghadiri pisah sambut Kepala BPK Perwakilan Sumsel di Palembang. Padahal pada jadwal sebelumnya, Bupati Muara Enim yang akan menghadiri pisah sambut Kepala BPK Sumsel tersebut.

Sementara itu, ruang  kerja Bupati Muara Enim yang berada di gedung Bappeda yang disegel penyidik KPK telah dijaga ketat oleh dua orang anggota Polisi mengenakan pakai seragam lengkap dan senjata laras panjang. Begitu juga ruangan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR)  berlokasi di kawasan perkantoran Islamic Centre, juga telah disegel petugas KPK.

Ruangan tersebut juga dijaga ketat oleh dua orang petugas Polisi mengenakan seragam lengkap dan senjata laras panjang. Penyegelan ruang kerja bupati dan ruang Kabid Dinas PUPR dilakukan secara serentak pada Senin (2/9) pukul 21.00 WIB. Di tempa terpisah, rumah dinas jabatan Bupati Muara Enim, Balai Agung Serasan (BAS) yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Muara Enim juga mendapatkan pengamanan ekstra ketat dari petugas Satpol PP Pemkab Muara Enim.

Hanya orang tertentu saja yang diperlolehkan masuk menuju rumah dinas tersebut. Sementara masyarakat umum dan awak media tidak diperbolehkan masuk. “Maaf pak, saat ini pak Bupati tengah tidak ada ditempat, maka bapak tidak diperbolehkan masuk,” jelas petugas Satpol PP yang melakukan penjagaan di Pos Piket rumah jabatan bupati tersebut. Akibatnya awak media tidak bisa mendekati rumah dinas tersebut. Padahal kedatangan awak media ke rumah dinas tersebut untuk memastikan, apakah ruang kerja bupati yang berada di rumah dinas tersebut ikut disegel atau tidak oleh petugas KPK.

Meski aktifitas pemerintahan Pemkab Muara Enim berjalan normal. Namun para pejabatnya pada enggan untuk memberikan penjelasan kepada awak media. Termasuk Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI juga enggen berkomentar. “Aktifitas pemerintahan berjalan normal, namun masalah OTT tersebut saya belum tahu,” jelas Sekda singkat saat ditanya awak media ketika melihat ruangan kerja bupati yang disegel KPK.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Demokrat, Dwi Windarti SH MHum, yang dimintai tanggapannya terkait kasus OTT tersebut mengaku sangat prihatin. “Kami merasa prihatin atas kejadian ini, mudah mudahan pak Ketua DPC Partai Demokrat Muara Enim selalu diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi cobaan yang menimpanya. Kami sendiri belum mengetahui secara persis permasalahan ini,” jelas Dwi yang berhasil dihubungi awak media, Selasa (3/9).

Hal senada juga diutarakan mantan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar. “Saya prihatin atas kejadian OTT ini, karena sebelumnya tidak ada apa apa,” jelas Muzakir singkat saat dihubungi awak media melalui ponselnta, Selasa (3/9).

(Kurniawan)

Komentar