5 Komisioner KPU Palembang Musnahkan16.525 Surat Suara

5 Komisioner KPU Palembang Musnahkan16.525 Surat Suara

RIMAUNEWS.COM, Palembang- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Ursula Dewi didampingi JPU Indah Kumala Dewi dan Riko Budiman mengungkapkan, lima komisioner KPU Palembang yang merupakan terdakwa pidana Pemilu telah memusnahkan dengan membakar 16.525 lembar surat suara di halaman Kantor KPU Palembang pada 16 April 2019 yang lalu. Yang dari keterangan terdakwa jika surat suara tersebut merupakan sisa surat suara dan surat suara yang rusak. “Adapun rincian 16.525 lembar surat suara yang dimusnahkan dengan dibakar tersebut terdiri dari 1094 surat suara presiden dan wakil presiden, 900 surat suara DPR RI, 3.500 surat suara DPD RI, 4316 surat suara DPRD Provinsi serta 6.715 surat suara DPRD Kota Palembang. Sedangkan untuk jumlah surat suara yang dari keterangan terdakwa rusak dan dimusnahkan yakni; berjumlah 2.113 surat suara,” ungkap JPU saat membacakan dakwaan kelima terdakwa dalam persidangan, kemarin.

Terkait pemusnahan surat suara tersebut jpu menegaskan, seharusnya para terdakwa selaku Penyelenggara Pemilu mengetahui ataupun memastikan jika surat suara yang didistribusikan kepada setiap TPS melaui PPK harusnya sesuai dulu dengan DPT. Sebab dengan adanya pemusnahan ini membuat sejumlah TPS di Kecamatan IT II Palembang terjadi kekurangan surat suara saat pelaksanaan Pemilu yang berlangsung 17 April 2019. “Dari itulah, kami menilai kelima terdakwa selaku penanggung jawab Penyelanggara Pemilu telah melakukan dugaan pidana Pemilu. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya pemusnahan surat suara tersebut, jumlah surat suara sudah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga Kota Palembang,” tegasnya.

JPU mengungkapkan, cukupnya jumlah surat suara dengan jumlah DPT ini diperkuat oleh berita acara serah terima Logistik Pemilu Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2019, antara pihak percetakan selaku pihak pertama yang telah menyerahkan sebanyak 1.148.609 lembar surat suara presiden dan wakil presiden kepada KPU Kota Palembang. “Jumlah tersebut juga sudah termasuk penambahan 2% dari jumlah DPT Kota Palembang sebanyak 1.126.087,” ungkapnya.

Akibat kejadian tersebut lanjut JPU, pada pelaksanaan Pemilu terdapat kekurangan surat suara di 70 TPS di Kecamatan IT 2 Palembang, yang lokasinya berada di kawasan 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah. “Kekuarangan surat suara ini awalnya menjadi temuan Panwascam, hingga Panwascam mengajukan rekomendasi agar KPU Palembang melakukan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL). Akan tetapi, dari 70 TPS yang direkomendasi tidak semuanya dilaksanakan PSL oleh KPU, sehingga mengakibatkan sekitar 7000 lebih masyarakat kehilangan suaranya karena tidak dapat memilih,” terangnya.

Lebih jauh ditegaskannya, oleh karena itulah pihaknya selaku Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang menilai kejadian kurangnya surat suara tersebut merupakan tanggung jawab dari kelima terdakwa selaku Penyelenggara Pemilu di Kota Palembang. “Maka dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang mendakwa kelima terdakwa dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” tandas JPU.

(Aan Wahyudi)

Komentar