Rois Syuriah dan Banom PWNU Sumsel Tolak Konferwil LUB

Rois Syuriah dan Banom PWNU Sumsel Tolak Konferwil LUB

rimaunews.com, PALEMBANG- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan menolak secara tegas Konferensi Wilayah (Konferwil) Lub yang akan dilaksanakan di Ballroom Swarna Dwipa Palembang pada hari Minggu (19/11). Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Hukum (LBH) PWNU Sumsel, Ustadz Syukri di Kantor PWNU, Sabtu (17/11).

Menurut Ustadz Syukri, pihaknya menolak Konferwil Lub tersebut karena tidak ada landasan dasar administrasi serta tidak mengikuti tahapan-tahapan dari Organisasi PWNU untuk melaksanakan Konferwil Lub. “Jika memang harus ada Konferwil harus adanya pembekuan atau pembubaran pengurus juga ada banyak tahap-tahapan organisasi yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin Konferwil Lub,” ujarnya.

Diungkapkannya, tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan sebelum melaksanakan Konferwil Lub hingga saat ini tidak dilakukan oleh pengurus NU atau oknum yang akan mengelar Konferwil Lub tersebut. “Apalagi tim karateker dan PWNU Sumsel secara resmi belum menerima bukti fisik karateker tersebut, artinya karateker yang dilakukan oknum tersebut cacat hukum dan ilegal,” ungkap Ustadz Syukri

Ustadz syukri mengatakan, selain tidak ada landasan dasar administrasi dan tidak mengikuti tahapan-tahapan dari Organisasi PWNU. Penyelenggaraan Konferwil Lub ini juga ditolak secara tegas oleh seluruh Rois Syuriah NU. “Jadi Konferwil Lub yang akan digelar besok (minggu, 19/11) ini ditolak oleh seluruh Rois Syuriah NU dan seluruh Badan Otonomi (Banom) yang ada di PWNU yang dibuktikan dengan penandatangan surat pernyataan penolakan Konferwil Lub dan dibumbuhi dengan materai,” katanya.  

Tak hanya sampai disini, penyelenggaraan Konferwil Lub ini juga telah melanggar AD/ART yang tertuang di Pasal 11 Ayat 3 dan 4 dan tak ada satupun cabang yang mengusulkan untuk menggelar Konferwil lub ini. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk tetap menyelenggarakan Konferwil Lub ini. Ditambah jumlah yang mengusulkan Konferwil ini kurang dari hitungan lima jari atau 2/3 dari 17 kabupaten/Kota yang ada di Sumsel serta juga masa jabatannya sudah habis atau kadaluarsa,” jelas Ustadz Syukri

(Agya S Yansori)

Komentar